GovernmentNanggroe

Minimalisir Penyalahgunaan Dana Desa, Pemkab Aceh Jaya Jalin Kerjasama dengan Kejari

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

POJOKACEH | Aceh Jaya – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Aceh Jaya yang berlansung di aula Mukim dan Gampong kantor DPMPKB, Kuala Meurisi, Desa Keutapang, Aceh Jaya, Rabu (11/9/2019).

Kerjasama tersebut bergerak dibidang pendampingan, pengawasan, bantuan hukum serta pembinaan terkait pengelolaan dana desa dalam kabupaten Aceh Jaya.

“Salah satu tujuan dari program penandatangan MoU ini adalah untuk pendampingan hukum bagi para Keuchik dan pemerintah daerah pada umumnya agar tidak salah dalam pelaksanaan tata usaha negara dan penggunaan dana desa,” ujar T. Irfan TB selaku bupati Aceh Jaya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya pendampingan antara pemerintah Aceh Jaya dan Kejaksaan dapat meminimalisir tersandungnya kasus dana desa serta kasus lainnya yang berkaitan dengan hukum.

“Kita berharap pendampingan ini di mulai dari awal, mulai dari pelaksanaan sampai dengan selesai nantinya,” Pinta Irfan.

Selain itu, Ia juga berpesan kepada seluruh Keuchik untuk dapat kompak dengan para aparatur lainnya terutama dengan para tuha peut selaku penasehat dalam desa. Jikapun ada masalah dalam desa selalu utamakan musyawarah baik itu terkait dana desa maupun masalah lainnya.

“Utamakan musyawarah dalam menggunakan dana desa baik itu dengan apatur desa maupun dengan pihak teuha peut gampong agar tidak terjadi permasalahan dalam desa dikemudian hari,” harap Irfan.

Kedepan Irfan juga mengajak seluruh Keuchik untuk dapat mempergunakan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pergunakan dana desa dengan baik, karena kita tidak tau kapan habisnya dan bisa saja suatu-waktu distop oleh pemerintah pusat,” tutur Irfan.

Sementara itu, kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Candra Saptaji menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dengan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dibidang perdata dan tata usaha Negara dapat dikatakan sebagai perpanjangan masa berlaku nota kesapahaman lama yang sudah habis masa.

Ia menyampaikan bahwa selain penanda tanganan nota kesepahaman di bidang perdata dan tata usaha Negara juga dilakukan MoU dibidang pendampingan dana gampong yang merupakan peningkatan kerjasama antara pemerintah Aceh Jaya dengan Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya untuk mencegah dan mengatasi beberapa permasalahan tentang dana desa sejak perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Tutupnya.

Pantauan medi ini dilokasi, acara penandatanganan Nota kesepahaman tersebut turut di hadiri para kepala SKPK, para Camat serta seluruh Keuchik dalam kabupaten Aceh Jaya.

 

Komentar Facebook

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •